Nasional

Habib Rizieq Tak Akan Pulang Sebelum Prabowo Menang

Rizieq Shihab dan Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)

Glamor.id – Ketua Umum Habib Rizieq Shihab (HRS) Center Abdul Chair Ramadhan mengatakan, Pemimpin Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tidak akan kembali ke tanah air sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya, kemungkinan Habib Rizieq baru akan pulang ke Indonesia jika pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi Pilpres.

“Imam Besar Habib Rizieq Shihab tidak akan kembali dalam kondisi yang sekarang. Kalau Prabowo menang, oleh karena itu harus menang, maka yakinlah Imam Besar akan pulang,” kata Abdul Chair dalam diskusi publik Topic of the Week bertajuk “Hukum Era Jokowi, Mundur dan Zalim?” di Kantor Sekretariat Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jakarta, Rabu (6/2).

Menurut Abdul, jika Habib Rizieq pulang ke tanah air saat ini, dimana penguasa saat ini tidak bersahabat dengan ulama, maka kasus-kasus yang disangkakan kepada Habib Rizieq pasti sudah menunggu.

“Kalau Habib Rizieq pulang sekarang, itu perkara yang waiting list berapa? SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), itu kapan saja bisa dicabut, sekarang aja bisa dicabut. Siapa yang bisa jamin? Jadi, Habib Rizieq pulang kalau kita memenangkan Pilpres. Tapi habib Rizieq tidak pernah diam, beliau selalu berkoordinasi, memberikan motivasi, dalam rangka pemenangan untuk kita semua, Indonesia adil dan makmur,” tegas Abdul.

Selain Rizieq, Chair juga menyinggung sejumlah nama yang menurutnya dikriminalisasi oleh pemerintah. Misalnya, Ahmad Dhani, Jonru Ginting, Alfian Tanjung, hingga Buni Yani. Semua kasus yang dituduhkan kepada nama-nama tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Padahal, menurut ketentuan pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 itu berlaku jika merugikan kepentingan Indonesia,” kata dia.

Oleh karena itu, dia menilai harus ada gerakan untuk mengawal pemilihan presiden secara masif. Ini agar elit yang berkuasa tidak mencederai hukum seperti yang dianggapnya terjadi saat ini.

Abdul menambahkan, dirinya sebenarnya merupakan calon anggota legislatif PBB. Meski begitu, Abdul memutuskan mengundurkan diri, karena PBB mendukung paslon 01, Joko Widodo-Maruf Amin (Jokowi-Maruf).

“Partai koalisi Prabowo sudah benar, selebihnya jangan dipilih. Apa yang dapat dipercaya? Ajaran agama saja dikriminaliasi,” tukas Abdul.

Anggota Komisi III dari Partai Gerindra Muhammad Syafi’i mengatakan, kinerja penegakan hukum di bawah pemerintahan Jokowi perlu dicermati. Selain Polri dan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga disoroti lantaran hanya fokus melakukan penindakan saja. Padahal, aspek pencegahan juga menjadi hal penting dalam pemberantasan korupsi. “Karena saat ini yang paling banyak adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT), tapi menurunkan keinginan korupsi tak dilakukan KPK,” kata Syafi’i.